Gubernur Sumut Bobby Arif Nasution Lempar Bantuan ke Warga dari Helikopter di Tapanuli Tengah

BELAWANSOLOTRANS - Minggu, 30 November 2025, Tapanuli Tengah (Sumut). Gubernur Sumatera Utara Bobby Arif Nasution menjadi sorotan publik setelah cara pendistribusian bantuan pangan yang dilakukan dengan melempar paket dari helikopter menimbulkan gelombang kritik. Dalam operasi penanganan bencana tersebut, pemerintah provinsi memilih menurunkan bantuan dengan melepas paket dari udara tanpa mekanisme pengamanan yang memadai, sebuah keputusan yang langsung memantik pertanyaan tentang standar dan etika penanggulangan bencana di Sumatera Utara.

Di berbagai lokasi terdampak, warga terlihat kebingungan ketika bantuan jatuh secara acak dari ketinggian, bahkan beberapa paket dilaporkan mendarat di tempat yang tidak seharusnya dan mengalami kerusakan sebelum sempat dimanfaatkan. Fenomena ini membuat masyarakat bertanya-tanya: mengapa langkah darurat dilakukan dengan cara yang berpotensi membahayakan, bukan dengan metode distribusi yang terukur dan aman. Banyak yang menilai tindakan tersebut lebih menyerupai aksi simbolik yang terburu-buru, bukan strategi bantuan yang mempertimbangkan kondisi psikologis serta keselamatan warga di bawahnya.

Pemerintah provinsi berdalih bahwa akses darat tidak bisa ditembus akibat kerusakan parah pasca-bencana, namun alasan itu tidak otomatis membenarkan metode penurunan logistik yang dipilih. Para pengamat kebencanaan menegaskan bahwa **“menggunakan helikopter” tidak sama dengan “melempar bantuan begitu saja”. Ada berbagai teknik standar, mulai dari pendaratan singkat, penurunan dengan tali sling, hingga drop zone yang dikendalikan, namun masyarakat tidak melihat satupun dari itu. Akibat kurangnya kontrol, warga terpaksa berebut paket yang berjatuhan, menciptakan potensi risiko baru di tengah situasi yang sebenarnya membutuhkan ketenangan.

Keputusan ini sekaligus memperlihatkan kekacauan koordinasi dan lemahnya perencanaan manajemen bencana di tingkat provinsi. Banyak pihak menilai tindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan evaluasi teknis yang memadai sebelum memutuskan jalur distribusi. Langkah yang seharusnya menjadi penyelamat justru memperlihatkan minimnya antisipasi risiko dan buruknya komunikasi antar-instansi, sementara dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat yang sedang kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar.

Peristiwa ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi mendalam, baik dalam aspek teknis, etika, maupun tata kelola bencana secara keseluruhan. Masyarakat menunggu tindakan nyata yang bukan hanya terlihat dramatis, tetapi benar-benar memberikan rasa aman, menghormati warga yang terdampak, dan memastikan bantuan tiba dengan cara yang bermartabat. Pemerintah tidak boleh melupakan bahwa di balik setiap paket bantuan yang dijatuhkan. (Red)