Menkeu Purbaya sebut harga asli BBM Pertalite harusnya Rp11.700/L dan LPG Rp42.750

Menkeu Purbaya sebut harga asli BBM Pertalite harusnya Rp11.700/L dan LPG Rp42.750

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan jika pemerintah menanggung selisih harga barang-barang subsidi seperti Pertalite dan LPG 3 kg dalam anggaran tahun 2024.

Pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI tanggal 30 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan angka “harga keekonomian” atau “harga asli” sejumlah bahan energi yang selama ini disubsidi oleh negara

Subsidi ini diberikan sebagai wujud dukungan pemerintah agar masyarakat dapat membeli energi dengan harga yang lebih terjangkau.

Untuk Pertalite, harga keekonomian seharusnya Rp11.700 per liter. Namun, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter.

"Sehingga APBN harus menanggung Rp 1.700 atau 15 persen melalui kompensasi," kata Purbaya, Selasa (30/9).

Subsidi untuk LPG 3 kg mencapai 70% dari harga keekonomian. Masyarakat membayar Rp12.750 per tabung, sementara harga aslinya Rp42.750, sehingga pemerintah menanggung Rp 30.000 per tabung.

sumber: https://sumsel.tribunnews.com 2024 - 12 - 18

Pada tahun 2024, realisasi subsidi ini mencapai Rp80,2 triliun dengan 41,5 juta pelanggan yang merasakan manfaatnya.

"Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70 persen dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah," jelasnya.

Pada sektor kelistrikan, rumah tangga dengan daya 900 VA yang mendapatkan subsidi hanya membayar Rp600 per kWh, padahal harga keekonomiannya mencapai Rp1.800 per kWh.

Sementara untuk rumah tangga 900 VA non-subsidi, masyarakat membayar Rp1.400 per kWh dari harga keekonomian yang sama, dengan selisih 22% atau Rp400 ditanggung melalui kompensasi.

Subsidi pun diberikan pada pupuk. Untuk pupuk Urea, harga keekonomian Rp5.558/kg, sedangkan petani hanya membayar Rp2.250/kg. Sementara pupuk NPK harganya Rp10.791/kg, dan masyarakat hanya membayar Rp2.300/kg.

“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal agar tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Purbaya.

Tidak semua pihak menyetujui angka-angka yang dilontarkan oleh Purbaya. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menanggapi bahwa dalam hal LPG 3 Kg, Purbaya “mungkin salah membaca data” dan menyebut bahwa proses pematangan data subsidi masih berlangsung.

sumber: https://www.duitflip.web.id

Menurut Bahlil, Kementerian ESDM bersama BPS tengah mematangkan data penerima subsidi agar subsidi energi ke depan lebih tepat sasaran, dan kemungkinan ada koreksi dalam angka yang diumumkan.

Pernyataan Purbaya ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan ulang kebijakan subsidi energi di Indonesia. Apakah angka-angka tersebut sudah akurat? Sejauh mana masyarakat benar-benar diuntungkan? Dan bagaimana negara menjaga keseimbangan antara beban anggaran dan keadilan sosial? Semua itu perlu diperjelas dalam diskusi publik dan kajian kebijakan energi.