Kadis Sosial Sumut ;"Banyak Intel Nyamar Jadi Gepeng"

Fakta mencengangkan terungkap dari pernyataan Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara, Asren Nasution, terkait maraknya gelandangan dan pengemis (Gepeng) di sejumlah ruas jalan utama Kota Medan dan wilayah lain di Sumut.

Asren menyebut, tidak semua orang yang tampak mengemis di jalanan benar-benar berasal dari warga miskin atau terlantar. Bahkan, dalam beberapa kasus, hasil penelusuran pihaknya menemukan indikasi bahwa sebagian di antara mereka bukan gepeng sesungguhnya, melainkan ada yang berperan sebagai “intelijen”

“Mohon maaf, bisa jadi bukan Gepeng, tapi intelijen. Jadi kami tidak bisa asal langsung memasukkan semua orang ke panti tanpa verifikasi,” ungkap Asren saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, proses penanganan terhadap para gepeng dilakukan secara hati-hati dan harus cermat oleh Dinas Sosial. Penanganan di lapangan, kata Asren, merupakan kewenangan Satpol PP serta Pemerintah Kota atau Kabupaten.

“Kami baru bisa melakukan penanganan ketika mereka sudah masuk ke Panti kami. Tapi kalau masih di pinggir jalan, itu ranahnya Satpol PP dan Pemerintah Daerah,” ungkap nya.

Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya publik, siapa sebenarnya yang di maksud Asren dengan “intelijen”..? Apakah aparat yang sedang melakukan pemantauan lapangan, atau pihak lain yang memanfaatkan modus gepeng untuk kepentingan tertentu..?

Asren menegaskan, pihaknya tidak bekerja sendiri dalam menangani permasalahan sosial dan kemiskinan ekstrem di Sumatera Utara. Ia menyebut sejak 8 Maret 2024, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumut, dengan Gubernur sebagai penanggung jawab dan Sekda Sumut sebagai Ketua.

“Permasalahan kemiskinan bukan hanya tugas Dinas Sosial. Semua OPD memiliki program pengentasan kemiskinan yang di sinergi kan dalam satu meja agar bisa membahas fenomena sosial seperti ini secara komprehensif,” ujarnya.

Meski demikian, jumlah gepeng di Kota Medan justru terus meningkat, terutama di area persimpangan lampu merah dan pusat-pusat perbelanjaan. Kondisi ini menimbulkan ke khawatiran publik akan lemahnya koordinasi antar instansi dan potensi adanya pihak-pihak yang menunggangi situasi sosial untuk kepentingan tertentu.

Masyarakat menunggu langkah tegas Pemerintah Daerah untuk menelusuri lebih jauh dugaan keberadaan “gepeng intelijen” tersebut, agar isu ini tidak sekadar menjadi rumor yang menutupi akar persoalan sosial di Sumatera Utara.