Indonesia Tolak Visa untuk Atlet Israel: Tegas di Tengah Gelombang Solidaritas Palestina

BELAWANSOLOTRANS - Jakarta, 9 Oktober 2025 — Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan penolakan visa bagi atlet Israel yang ingin berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebagai bentuk konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.

“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia. Sikap ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan,” ujar Yusril di reels Instagramnya @yusrilihzamhd.

Ia menambahkan bahwa langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan menjalin kontak apapun dengan Israel sebelum negara tersebut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina:

“Pemerintah Indonesia tegas bahwa tidak akan melakukan kontak apapun dengan pihak Israel sampai Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

Yusril juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses koordinasi antar lembaga, termasuk dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Menurut Yusril, federasi senam yang sebelumnya mengajukan surat sponsorship untuk atlet Israel akhirnya menarik dukungannya setelah memahami posisi tegas pemerintah.

“Pada akhirnya federasi senam artistik menarik kembali surat sponsorship setelah mereka sadar bahwa pemerintah akan menolak pemberian visa kepada atlet Israel.”

Indonesia dan Solidaritas terhadap Palestina

Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sikap Indonesia menolak kehadiran delegasi Israel dalam ajang internasional di tanah air telah menjadi bagian dari tradisi diplomasi negara ini. Dalam konstelasi politik global, Indonesia selalu menekankan solidaritas terhadap Palestina sebagai bagian dari identitas diplomatik bangsa.

Sejak era kemerdekaan, Indonesia telah menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel tanpa penyelesaian konflik yang adil. Indonesia pun belum memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel hingga sekarang — dan secara konsisten menyatakan bahwa pengakuan terhadap Israel hanya akan dilakukan bila Israel terlebih dahulu mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. 

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika perubahan internasional memunculkan tekanan terhadap kebijakan lama ini. Namun, pemerintah Indonesia tetap menegaskan bahwa setiap langkah diplomatik terhadap Israel tetap harus melalui landasan keadilan bagi Palestina sebagai prioritas nasional.

Reaksi Publik dan Tekanan Politik

Keputusan penolakan visa ini diwarnai oleh gelombang dukungan dari berbagai elemen masyarakat: organisasi keagamaan, kelompok mahasiswa, partai politik, dan masyarakat umum. Suara penolakan terhadap Israel telah lama kuat di Indonesia, terutama ketika konflik di Gaza memanas. Dalam keputusan ini, pemerintah tampak merespons aspirasi tersebut dengan sangat hati-hati.

Yusril mengakui bahwa penolakan visa ini juga merupakan tanggapan terhadap tekanan dari lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan partai politik. Menteri Imigrasi Agus Andrianto menyebut bahwa federasi senam sempat mengajukan surat sponsorship untuk visa atlet Israel, tetapi menariknya surat itu menjadi bukti bahwa komunitas terkait memahami posisi pemerintah.

Sejumlah media internasional melaporkan langkah ini sebagai bagian dari kebijakan tegas Indonesia terhadap Israel, terutama dalam konteks konflik Gaza yang memicu sentimen pro-Palestina di dalam negeri.

Implikasi dan Tantangan ke Depan

1. Isu Kebijakan Olahraga Internasional vs. Diplomasi

Penolakan ini menimbulkan dilema antara semangat fair play dalam olahraga internasional dan kebijakan diplomatik negara. Indonesia harus memastikan bahwa keputusan ini tidak melanggar kewajiban kepada federasi olahraga dunia maupun norma-norma penyelenggaraan kompetisi internasional.

2. Citra Diplomatik Internasional

Langkah ini bisa meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang konsisten menjaga solidaritas terhadap Palestina. Namun, di sisi lain, beberapa negara atau organisasi olahraga global mungkin melihat penolakan sebagai hambatan diplomasi olahraga atau pelanggaran prinsip netralitas event olahraga.

3. Pengaruh Domestik dalam Kebijakan Luar Negeri

Langkah ini memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspirasi domestik—termasuk tekanan moral dan nilai keagamaan. Pemerintah harus menjaga keseimbangan agar kebijakan tetap rasional dan sesuai dengan kepentingan nasional tanpa kehilangan kompas diplomatiknya.

4. Konsistensi di Isu Lain

Kebijakan terhadap Israel dalam konteks ini menjadi acuan bahwa Indonesia mungkin akan menerapkan sikap serupa di event internasional lainnya — bukan hanya olahraga. Konsistensi menjadi kunci agar kebijakan ini tidak dilihat sebagai langkah populis jangka pendek.

Langkah penolakan visa terhadap atlet Israel untuk kejuaraan senam dunia di Jakarta bukan sekadar respons politik instan, melainkan wujud konsistensi kebijakan diplomatik Indonesia. Dalam konteks konflik Palestina–Israel yang sangat kompleks, keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah bersedia mengambil langkah tegas demi menjaga prinsip dan aspirasi sejarah bangsa.

Meski demikian, tantangan nyata menanti: bagaimana memastikan kebijakan ini dijalankan dengan etika internasional? Bagaimana menjaga agar Indonesia tetap diterima sebagai tuan rumah acara internasional? Dan bagaimana agar semangat solidaritas dengan Palestina tetap diimbangi dengan diplomasi yang matang?

Waktu akan menjawab bagaimana respons dunia terhadap langkah ini — dan bagaimana Indonesia akan menavigasi tantangan global sambil mempertahankan komitmen terhadap keadilan dan martabat bangsa.